Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “verbintenis”.
Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum. Jika dirumuskan, Perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.
2. Dasar Hukum Perikatan
1.Obyeknya harus tertentu.Syarat ini diperlukan hanya terhap perikatan yang timbul dari perjanjian.
2. Obyeknya harus diperbolehkan.Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum.
3. Obyeknya dapat dinilai dengan uang.Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan
4. Obyeknya harus mungkin. Yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil.
3. Azas-azas dalam Hukum Perikatan
Pada dasarnya, ada sedikit kemiripan antara hukum perdata di Indonesia dengan di Mesir,dikarenakan negara Mesir sendiri mengadopsi hukum dari Perancis, sedangkan Indonesiamengadopsi hukum dari Belanda, dan Hukum Perdata Negara Belanda berasal dari HukumPerdata Perancis (yang terkenal dengan nama
Code Napoleon). Jadi, hukum perdata yang di Indonesia dengan di Mesir pada hakikatnya sama. Akan tetapi hanya bab dan pembagiannya saja yang membedekannya dikarenakan berasal dari satu
nenek moyang
4. Wanprestasi dan akibat-akibatnya
Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalaiterhadap janjinya dapat berupa:
- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuasi dengan janjinya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuasi dengan janjinya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:
5. Hapusnya Perikatan
1). Tidak memenuhi prestasi sama sekali;Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakandebitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2). Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3). Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yangmelakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:
1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)Ganti rugi sering diperinci meliputi tinga unsure
1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)Ganti rugi sering diperinci meliputi tinga unsure
2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan PerjanjianDi dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal1248 KUH Perdata.
3. Peralihan RisikoPeralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwadi luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.
Wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lalai dalam memenuhinya.
Perikatan adalah berbuat/memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUHPerdata pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang (wanprestasi) maka bisa mendapatkan perlindungan atasdasar pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan.
5. Hapusnya Perikatan
Hapusnya Perikatan terdapat dalam Pasal 1381
Perikatan hapus:
- karena pembayaran;
- karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi;karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan.
Kesimpulan nya dalam Hukum Perikatan adalah Bahwa huku Perikatan membahas tentang bagaimana berjalan nya suatu hukum dalam tindak wanprestasi yang bersimpangan dengan suatu pemenuhan prestasi yang berlaku bagi preditur maupun kreditur dalam mengatasi pembayaran,jual-beli, hutang piutang dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar