1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Berdasarkan Pasal1 dan Pasal15KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH dagang merupakan hukum yang khusus (lexspecialis), sedangkan KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat umum (lexgeneralis), sehingga berlaku suatu asas “lexspecialis derogate legigenelari” , artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum
2. Berlakunya Hukum Dagang
Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti menjadi lebih luas, sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan)
3. Hubungan Pengusaha dan Pembantu
Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
4. Pengusaha dan Kewajibannya
Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban pengusaha:
1. Membuat pembukuan.
Mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan agar dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
2. Mendaftarkan perusahaannya.
Setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya.
5. Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Dilihat dari jumlah pemiliknya:
a) Perusahaan perseorangan, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.
b) Perusahaan persekutuan, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam satu persekutuan.
Dilihat dari status hukumnya:
a) Perusahaan berbadan hukum, yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.
b)Perusahaan bukan badan hukum, yaitu harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban.
Sementara itu, didalam masyarakat dikenal juga dua macam perusahaan:
- Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta atau tidak ada campur tangan pemerintah.
- Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.
6. PerseroanTerbatas
Perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.
7. Koperasi
Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).
Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
8. Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. DalamUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi criteria dan persyaratan tertentu, yakni:
- Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.
- Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.
- Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- Yayasan mempunyai anggota.
Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:
a) Pembina, yaitu orang yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi.
b) Pengurus, yaitu orang yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.
c) Pengawas, yaitu orang yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberinasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
9. Badan Usaha Milik Negara
Badan usaha milik Negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki negara.
Badan usaha milik Negara dapat berupa:
- Perusahaan jawatan(perjan), yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja Negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
- Perusahaan umum(perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.
- Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahamnya yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara dan bertujuan mengejar keuntungan.
Kesimpulan saya adalah:
Bahwa di dalam Perdagangan ataupun suatu bentuk usaha pasti ada dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Hukum Dagang (KUHD) baik suatu lembaga usaha sektor swasta atau sektor pemerintahan dan perseorangan.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar