1.  Dasar Hukum

·         Wajib Daftar Perusahaan

1.     UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan      

2.    UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 12/MPP/Kep/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

4. Keputusan  Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 327/MPP/Kep/7/1999 tentang  Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 12 /MPP/Kep/I/1998 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

  

2.  Ketentuan Wajib daftar Perusahaan

•      Persyaratan

1. Akte Pendirian Perusahaan (PT, CV, Koperasi)
2. Fotokopi KTP
3. Legalitas / Ijin Perusahaan
4. Fotokopi NPWP

•  Biaya

Besarnya tarif retribusi sesuai dengan pasal 17 ayat 1 sebagai berikut :

1. Persekutuan Terbatas (PT) : Rp.150.000,-
2. Koperasi : Rp.10.000,-
3. Persekutuan Community (CV) : Rp.50.000,-
4. Firma (Fa) : Rp.50.000,-
5. Perusahaan Perseorangan : Rp.30.000,-
6. Bentuk usaha lainnya : Rp.100.000,-
7. Perusahaan asing, kantor cabang pembantu anak perusahaan agen dan perwakilan permusyawaratan asing : Rp.350.000,-

3.    Tujuan dan Sifat Wajib daftar Perusahaan

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, menjelaskan bahwa tujuan Daftar Perusahaan adalah "mencatat" bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari satu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta  keterangan lainnya tentang suatu perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. 

Selanjutnya ketentuan pasal 4 (a dan b) Undang-Undang No. 3 tahun 1982, menjelaskan bahwa sifat dari Daftar Perusahaan adalah "terbuka untuk semua pihak:". Setiap pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tertentu, dengan membayar biaya dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari perusahaan yang bersangkutan, dan merupakan alat bukti yang sempurna.

• Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha 
• Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak

Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan mempunyai tujuan sebagai berikut:

A.    Bagi pemerintah:

Adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengetahui keadaan dan perkembangan dunia usaha yang berada diwilayah  negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing. Dengan demikian dapat dilakukan upaya pembinaan dan memberikan perlindungan hukum kepada dunia usaha yang menjalankan usaha secara jujur.

B.    Bagi Dunia Usaha:

Adanya Daftar Perusahaan sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dll). Daftar Perusahaan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya dan bagi pihak ketiga yang berkepentigan dengan usaha atau perusahaan yang bersangkutan.

  

4. Kewajiban Pendaftaran

Identitas dan Kategori Perusahaan;

*             Identitas Pengurus/Pemilik; Legalitas;

*             Kegiatan usaha

*             Komoditi

*             Modal dan Saham, Total Aset;

*             Informasi lainnya

Khusus untuk Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) ditambahkan :

*             Tanggal Pernyataan Pendaftaran;

*             Tanggal & Nomor Izin Ketua Bapepam;

*             Harga nominal;

*             Tanggal Pencatatan (listing);

*             Tanggal Pencabutan Pencatatan (delisting)

5.    Cara dan Tempat serta waktu pendaftaran

• Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di daerah Tingkat II selaku Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP) Tingkat II

           Persyaratan :

1. Fotokopi SIUP

2. Fotokopi KTP/KSK

3. Fotokopi Bukti Tempat / Sertifikat

4. Fotokopi NPWP

5. Surat Keterangan domisili perusahaan dari kelurahan / Desa

6. izin HO

7. Izin Industri

        8. Akte Pendirian Perusahaan untuk PT

Pengurusan :

Pengurusan TDP memakan waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengurusan permohonan.

 

        TATA CARA PENDAFTARAN

Hal-hal yang perlu diketahui yang berkaitan dengan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, sebagai berikut :

·  Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

· Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan penyerahannya dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan ditempat kedudukan perusahaan.

·      Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran, maka pejaat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.

· Apabila tanda daftar perusahaan hilang, maka pemilik atau pengurus berkewajiban untuk mengajukan penggantian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan.

·  Apabila terjadi perubahan atas hal-hal yang dilaporkan, maka pemilik atau pengurus berkewajiban untuk melaporkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perubahan.

· Apabila terjadi pengalihan pemilikan, pembubaran perusahaan dan/atau pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, maka pemilik atau pengurus berkewajiban untuk melaporkannya.

  

6.    Hal-hal yang wajib didaftarkan

Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, termasuk di dalamnya :

·         Kantor Cabang,

·         Kantor Pembantu,

·         Anak Perusahaan,

·         Agen,

·         Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian Perusahaan yang terkena kewajiban pendaftaran berbentuk usaha :

·         Perseroan Terbatas (PT);

·         Koperasi;

·         Persekutuan Komanditer (CV);

·         Firma (Fa);

·         Perorangan;

·         Bentuk Perusahaan Lain

Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan 

Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan kecil perorangan yang :

·         Dijalankan sendiri;

·         Memperkerjakan anggota keluarga terdekat;

·         Tidak memerlukan izin usaha;

·         Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan

Usaha di luar bidang ekonomi yang tidak bertujuan mencari profit:

·         Pendidikan formal

·         Pendidikan non formal

·         Rumah sakit

·         Yayasan dsb.

 Pendapat saya :

Barang siapa yang akan mendirikan suatu perusahaan harus wajib mendaftarkan perusahan nya tersebut dengan prosedur dan persyaratan-persyaratan yang ada , dan  sanggup di jalankan oleh pendiri perusahaan tersebut tanpa paksaan maupun ketidakpastian dalam mendirikan suatu perusahaan.

Sumber:

http://ehukum.com/index.php/hukum-bisnis/26-tujuan-sifat-dan-manfaat-wajib-daftar-perusahaan

Hukum Dagang ( KUHD )

1.     Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Berdasarkan Pasal1 dan Pasal15KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH dagang merupakan hukum yang khusus (lexspecialis), sedangkan KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat umum (lexgeneralis), sehingga berlaku suatu asas “lexspecialis derogate legigenelari” , artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum

2.    Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti menjadi lebih luas, sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan)

3.    Hubungan Pengusaha dan Pembantu

Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

4.    Pengusaha dan Kewajibannya

Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban pengusaha:

1.  Membuat pembukuan.

  Mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan agar dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

   2. Mendaftarkan perusahaannya.

Setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya.

5.    Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Dilihat dari jumlah pemiliknya: 

 a) Perusahaan perseorangan, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

  b)   Perusahaan persekutuan, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam satu persekutuan.

 

 Dilihat dari status hukumnya:

a) Perusahaan berbadan hukum, yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.

 b)Perusahaan bukan badan hukum, yaitu harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban.

Sementara itu, didalam masyarakat dikenal juga dua macam perusahaan:

1. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta atau tidak ada campur tangan pemerintah.

2. Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.

6.    PerseroanTerbatas

Perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

7.    Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).

Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

8.    Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. DalamUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi criteria dan persyaratan tertentu, yakni:

1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.
2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
4. Yayasan mempunyai anggota.

Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:

a)     Pembina, yaitu orang yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi.

b)   Pengurus, yaitu orang yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.

c) Pengawas, yaitu orang yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberinasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

9.    Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha milik Negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki negara.

Badan usaha milik Negara dapat berupa:

1. Perusahaan jawatan(perjan), yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja Negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
2. Perusahaan umum(perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.
3. Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahamnya yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara dan bertujuan mengejar keuntungan.

 Kesimpulan saya adalah:

Bahwa di dalam Perdagangan ataupun suatu bentuk usaha pasti ada dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Hukum Dagang (KUHD) baik suatu lembaga usaha sektor swasta atau sektor pemerintahan dan perseorangan.

Sumber: 

http://www.slideshare.net/egajalaludin/hukum-dagang