Setelah saya membaca di http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum .
Pengertian Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan ke- kuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.
Dan setelah saya menelaah tentang Hukum, Sebagaimana mestinya disini saya membuat kesimpulan ringkas dari Pengertian Hukum itu sendiri yaitu Sistem terpenting dimana jika ada penyimpangan dalam kedudukan di berbagai bidang SOSPOLEKTEK (Sosial, Politik, Ekonomi dan Tekhnologi) yang bersifat tindak kejahatan dalam hukum pidana.
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.
Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:
Menurut saya sendiri hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran dari tindakan-tindakan kriminalitas atau penyimpangan perlakuan tingkah laku yang tidak baik. Didasari oleh perundangan-perundangan dan peraturan-peraturan yang jelas. Tertulis maupun tidak tertulis agar masyarakat jera akan kejahatan yang terjadi di Negara ini.
Norma-norma yang menjadi pedoman atau patokan bagi manusia dalam bersikap tindak menurut bidang pengaturannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun masing-masing secara individual meliputi :
1. Kaedah kepercayaan/keagamaan
Sumber kaedah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaedah kepercayaan atau agama itu dengan sanksi.
2. Kaedah kesusilaan
Kaedah ini berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung akedah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai mahluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Kaedah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri.
3. Kaedah sopan santun (tata krama/adat)
Kaedah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrik demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib atau membuat “sedap” lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah. Sopan santun lebih mementinkan yang lahir atau yang formal: pergaulan, pakaian, bahasa dan lain-lain. Menyentuh tidak semata-mata sebagai individu tetapi sebagai mahluk sosial, jadi menyentuh kehidupan bersama.
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi (**Tujuan Hukum & Sumber – Sumber Hukum)
Menurut Para ahli mengungkapkan Tujuan Hukum sebagai berikut ini:
- Prof Subekti, SH :
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan.
- Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn :
Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai.
- Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan.
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.
Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:
- Keadilan : Seseorang berhak mendapatkan rasa adil dalam peradilan hukum yang berlaku tanpa memandang tahta, derajat, kedudukan, maupun kekayaannya.
- Kepastian : Dalam hukum harus adanya kepastian yang jelas dan tepat dalam menindak suatu perkara pidana.
- Kemanfaatan : Hukum harus mempunyai manfaat dalam menindak tegas kejahatan atau perkara pidana.
Menurut saya sendiri hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran dari tindakan-tindakan kriminalitas atau penyimpangan perlakuan tingkah laku yang tidak baik. Didasari oleh perundangan-perundangan dan peraturan-peraturan yang jelas. Tertulis maupun tidak tertulis agar masyarakat jera akan kejahatan yang terjadi di Negara ini.
Sumber: http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/tujuan-hukum.html
Sumber Hukum:
- Sumber hukum dalam arti materiil
Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:
· Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
· Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.
· Hukum yang berlaku
· Tata hukum negara-negara lain
· Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
· Kesadaran hukum
- Sumber hukum dalam arti formil
Sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari:
· Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis
1. Undang-undang :
a. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit.
b. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU, mis UU APBN
· Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis
Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD 1950 berpendapat bahwa
“ Hukum adat adalah synonim dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan –badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.”
· Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tata urutan prundangan RI menurut UUD 1945
-Bentuk peraturan perundangan RI
> Undang-undang Dasar 1945
>Tap MPR
>Undang-undang/Perpu
>Peraturan Pemerintah
> Keputusan Presiden
> Peraturahn Menteri
>Instruksi Mentri
> Dan lain-lain
· Pasal 2 Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan PeraturanPerundang- undangan
1. UUD 1945;
2. Tap MPR RI.
3. Undang-Undang,
4. Peperpu;
5. Peraturan Pemerintah,
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
2. Hukum Traktat
Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.
3. Putusan Hakim (yurisprudensi)
Istilah yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechts geleerheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “Jurisprudentia” (Bahasa Belanda) dan “Jurisprudence” dalam bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau hukum peradilan.
Ringkasan yang saya dapat, bahwa sumber hukum itu merupakan sumber-sumber hukum dari segala sumber yang di gunakan sebagai pedoman dalam menjalankan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan dan suatu hokum yang berlaku di Negara ini.
Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi (***Kodifikasi Hukum)
Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan kitab perundang-undangan Dalam sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut jus scriptum. Para ahli hukum dan hakim pun berupaya menguasai peraturan-peraturan itu dengan baik agar mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan..
Jadi, Kesimpulan dari saya tentang Kodifikasi itu berbagai peraturan yang dihimpun menjadi perundang-undangan yang menjadi formulasi suatu hukum atau peraturan yang dibuat secara tertulis agar para ahli hukum dan hakim bias menyelesaikan masalah-maslah hukum.
Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi(****Kaidah/Norma)
Norma berasal dari istilah “norm” yang artinya pedoman atau patokan bagi setiap orang dalam bersikap tindak baik terhadap diri orang lain ataupun terhadap dirinya sendiri. Dalam bahasa belanda istilah norma disebut juga “mattregel” maat artinya sama dengan kaidah yang berasal dari kata “ Aqidah”.
Norma yang diperlukan sebagai pedoman untuk bersikap tindak kepada orang lain mis : norma sopan santun, norma hukum, norma tata tertib dan sebagainya. Norma yang menjadi patokan/pedoman untuk bersikap tindak kepada orang lain dikatakan norma insubjektif.
Norma yang diperlukan sebagai pedoman untuk bersikap tindak kepada orang lain mis : norma sopan santun, norma hukum, norma tata tertib dan sebagainya. Norma yang menjadi patokan/pedoman untuk bersikap tindak kepada orang lain dikatakan norma insubjektif.
Norma-norma yang menjadi pedoman atau patokan bagi manusia dalam bersikap tindak menurut bidang pengaturannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun masing-masing secara individual meliputi :
1. Kaedah kepercayaan/keagamaan
Sumber kaedah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaedah kepercayaan atau agama itu dengan sanksi.
Contoh :
a. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Surat Al Isra’ ayat 32).
b. Janganlah kamu membunuh, Janganlah kamu berbuat zina (Keluaran 20:14,14) dll
a. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Surat Al Isra’ ayat 32).
b. Janganlah kamu membunuh, Janganlah kamu berbuat zina (Keluaran 20:14,14) dll
2. Kaedah kesusilaan
Kaedah ini berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung akedah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai mahluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Kaedah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri.
3. Kaedah sopan santun (tata krama/adat)
Kaedah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrik demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib atau membuat “sedap” lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah. Sopan santun lebih mementinkan yang lahir atau yang formal: pergaulan, pakaian, bahasa dan lain-lain. Menyentuh tidak semata-mata sebagai individu tetapi sebagai mahluk sosial, jadi menyentuh kehidupan bersama.
4. Kaedah Hukum
Kaedah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.
Kaedah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaedah hukum ini ditujukan kepada sikap lahir manusia, mengutamakan perbuatan lahir.
Kaedah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.
Kaedah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaedah hukum ini ditujukan kepada sikap lahir manusia, mengutamakan perbuatan lahir.
Kesimpulan:
-Norma adalah: pedoman untuk bersikap baik dan benar dalam hidup manusia.
-Kaidah adalah: suatu pegangan hukum yang tidak dapat berubah/di ubah-ubah
Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi (*****Pengertian Ekonomi & Hukum Ekonomi)
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.
Kesimpulan dari saya tentang ekonomi :
Ekonomi: kegiatan-kegiatan manusia dalam melakukan aktivitas yang ber-
hubungan dengan perdagangan baik dalam bidang jasa maupun produktivitas dan bidang lainnya.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar