Menurut Para ahli mengungkapkan Tujuan Hukum sebagai berikut ini:
- Prof Subekti, SH :
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan.
- Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn :
Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai.
- Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan.
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.
Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:
- Keadilan : Seseorang berhak mendapatkan rasa adil dalam peradilan hukum yang berlaku tanpa memandang tahta, derajat, kedudukan, maupun kekayaannya.
- Kepastian : Dalam hukum harus adanya kepastian yang jelas dan tepat dalam menindak suatu perkara pidana.
- Kemanfaatan : Hukum harus mempunyai manfaat dalam menindak tegas kejahatan atau perkara pidana.
Menurut saya sendiri hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran dari tindakan-tindakan kriminalitas atau penyimpangan perlakuan tingkah laku yang tidak baik. Didasari oleh perundangan-perundangan dan peraturan-peraturan yang jelas. Tertulis maupun tidak tertulis agar masyarakat jera akan kejahatan yang terjadi di Negara ini.
Sumber: http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/tujuan-hukum.html
Sumber Hukum:
- Sumber hukum dalam arti materiil
Faktor-faktor
yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang
mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:
· Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi,
perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
·
Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat
yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah
laku yang tetap.
·
Hukum yang berlaku
·
Tata hukum negara-negara lain
·
Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
·
Kesadaran hukum
- Sumber hukum dalam arti formil
Sumber
hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya,
terdiri dari:
·
Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis
1.
Undang-undang :
a. UU
dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU
Teroisme, UU Pailit.
b. UU
dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk
yang menjadikannya UU, mis UU APBN
·
Sumber hukum dalam arti formal yang tidak
tertulis
Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD
1950 berpendapat bahwa
“ Hukum adat adalah synonim
dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak
dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi
di badan –badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena
putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.”
·
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tata urutan prundangan
RI menurut UUD 1945
-Bentuk peraturan perundangan RI
> Undang-undang
Dasar 1945
>Tap
MPR
>Undang-undang/Perpu
>Peraturan
Pemerintah
> Keputusan
Presiden
> Peraturahn
Menteri
>Instruksi
Mentri
> Dan
lain-lain
·
Pasal 2 Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan PeraturanPerundang- undangan
1.
UUD 1945;
2.
Tap MPR RI.
3.
Undang-Undang,
4.
Peperpu;
5.
Peraturan Pemerintah,
6.
Keputusan Presiden;
7.
Peraturan Daerah.
2.
Hukum Traktat
Traktat adalah
perjanjian yang dibuat antara negara
yang dituangkan dalam bentuk tertentu.
3. Putusan Hakim (yurisprudensi)
Istilah yurisprudensi
berasal dari kata Jurisprudentia (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum
(Rechts geleerheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama
artinya dengan kata “Jurisprudentia” (Bahasa Belanda) dan “Jurisprudence” dalam
bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau hukum peradilan.
Ringkasan yang saya dapat, bahwa sumber hukum itu
merupakan sumber-sumber hukum dari
segala sumber yang di gunakan sebagai pedoman dalam menjalankan peraturan-peraturan
dalam perundang-undangan dan suatu hokum yang berlaku di Negara ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar